KALBAR, (IN) - Dimana pernyataan Pemkab maupun Pemprov khususnya wilayah Kalbar tentang musabab banjir ini, yang telah menuai kritik dari publik dan  mempertanyakan strategi pemerintah untuk menitik beratkan pada mitigasi agar menuntaskan akar masalah,dan pemerintah jangan bersetmen itu anomali cuaca, mungkin saya mengatakan bahwa memang saat ini kita sedang krisis iklim.

Pertanyaannya apakah memang benar penyebab bencana alam di awal tahun di Indonesia hanya disebabkan faktor tunggal cuaca ekstrem ?

Dalam kesempatan ini Jono Darsono ST yang merupakan sebagai tokoh adat Dayak Kalbar mengatakan curah hujan makin ekstrem' dan banjir makin intens di Kalbar akan tetapi penangannya 'biasa saja dan diketahui belum ada hasil yang optimal untuk masyarakat Kalbar akibat dari dampak banjir " Ucapnya Sabtu 3 Agustus 22.

Baca Lainnya :

• Bonceng Istri Hamil 6 Bulan, Pratu RW Diserempet dan Dikeroyok Preman0
• Pengurus Peradi Tangerang Raya Resmi Dilantik 0
• Integritas Media Mpginews.id Kembali Dapatkan Piagam Dari Pangkalan Utama TNI AL XIV Sorong Papua0
• Fwj Indonesia Jakbar Sambangi Kantor FPRN DKI Jakarta dan Kantor Hukum Puguh Kribo0
• Terancam di Pecat,Kanit Reskrim Polsek Penjaringan AKP M Fajar Diduga Menerima Uang judi online0

Telah diketahui sebelumnya Provinsi Kalbar puluhan ribu orang terdampak bencana banjir yang menjadi bencana tahunan dan melanda wilayah lima kabupaten di bagian pehuluan Kalbar,ada Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, salah satu wilayah rawan banjir, air merendam hampir 3.000 rumah, menelan dua korban meninggal, serta berdampak terhadap 15.000 jiwa.

Berbicara tentang banjir yang berulang kata Jono  karena tidak ada daerah resapan khusus di wilayah Kalbar yang dihantam banjir bandang dan hampir setiap tahun daerah kami menjadi langganan banjir di tengah curah hujan yang tinggi, termasuk karena bangunan yang berada di dataran rendah

Sementara itu,sejumlah pemerintah daerah mengklaim sudah melakukan langkah mitigasi,dan mengatakan banjir merupakan tanggung jawab semua instansi.

Jono menyatakan tentang mitigasi bencana di Kalbar dan ia menilai hampir semua Kabupaten dan khususnya Pemkab dan Pemrov sepertinya kurang perhatian terhadap masyarakat akibat  banjir tahunan ini dan dikatakannya yang dimana perubahan tata guna lahan, fungsi lahan, maka daerah resapan yang ada jadi berkurang.

Lebih lanjut Jono Darsono ST juga merupakan sebagai Pendiri Kader Militan Jokowi KAMIJO menyatakan banjir di Kabupaten Sintang dan diwilayah lainnya  Kalimantan Barat disebabkan dua faktor. Salah satunya hujan ekstrem yang melanda wilayah juga menyebut ada faktor kerusakan lingkungan dan Ia menilai banjir ini disebabkan oleh kerusakan DAS Kapuas yang telah mencapai 70% akibat pertambangan liar dan perkebunan adanya aliran sungai di wilayah tangkapan air hujan rusak " Ucapnya.

Ditambah kegiatan ilegal logging seperti pertambangan tanpa izin (peti) yang menjamur di banyak wilayah di Kalbar sebagai penyumbang peran terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah, karena aktivitas peti itu telah mengakibatkan perubahan struktur sungai.

"Sungai yang tadinya dalam, karena disedot kemudian menjadi dangkal hal itu berpengaruh pada arus sungai dalam mendistribusikan air. Kalau sungai sudah terganggu, berpotensi terjadi air yang menggenang akibatnya air tidak lancar," terang Jono.

Jono Darsono ST yang merupakan Tokoh Adat Dayak Kalbar menyatakan selain menagih pertanggung jawaban pemerintah daerah maupun Provinsi dan Pusat yang telah diduga melakukan penyimpangan patut dimintai pertanggung jawaban atas terjadinya bencana lingkungan. Karena banyak akademisi,yang dengan keahlian dan keilmuannya, justru malah mendedikasikan diri sebagai konsultan perusahaan besar swasta, dalam membuat studi kelayakan untuk pembangunan kegiatan usaha.

Deforestasi dituding sebagai penyebab banjir dan ia menilai, deforestasi ini adalah bahagian dari kegiatan pertambangan sebagai  penyebab utama bencana banjir yang menerjang beberapa wilayahnya belakangan ini, termasuk Sintang. 

Jono membandingkan Jamannya Ayah saya penyebab banjir itu yang terjadi pada 1963 silam ada perbedaan antara penyebab banjir saat ini dan banjir 1963 bukan dipicu oleh deforestasi, namun oleh perubahan iklim kala itu aliran sungai dan serapan air masih terbilang bagus,kalau sekarang ini lebih banyak karena deforestasi akibat dari pertambangan coba kita lihat sekarang ini  hutan-hutan di Kalbar saat ini sudah habis, lantaran IUPHHK-HTI telah banyak diberikan kepada perusahaan sehingga,lahan konsesi lebih banyak dibanding dengan hutan yang ada dan selain HTI, konsesi tambang juga ikut menyumbang bencana banjir dan Jono  menyebut aktivitas pertambangan di Kalbar cukup besar.

Seharusnya Pemkab dan Pemprov di bidang infrastruktur Sumber Daya Air, saat ini fokus dan berupaya melakukan penanganan perbaikan infrastruktur diantaranya perbaikan rehabilitasi untuk yang melayani lahan pertanian.

Namun, ia melihat penanggulangan atau mungkin pencegahan saya melihat Dinas Tata Ruang Pemkab maupun Provinsi sejauh ini belum ada program yang terlihat mengenai adaptasi banjir untuk masyarakat yang  terkait dengan banjir, apalagi membuat area resapan baru untuk itu Jono menghimbau Pemerintah Pusat harus mencabut HTI tersebut yang diberikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .

Menurutnya membuat daerah resapan tidaklah mudah dan butuh biaya besar karena area terbuka umumnya lahan gambut akan tetapi hal ini bisa dimasukkan dalam rencana jangka panjang sebagai langkah menekan risiko banjir yang dimana dalam waktu dekat ini masyarakatnya harus tangguh terhadap bencana yang terjadi dan Ia meminta kepada Pemerintah pusat untuk memperhatikan daerah penyangga IKN agar diperhatikan wilayah yang terkena dampak banjir agar pembangunannya tidak hanya terfokus di kawasan ibu kota negara atau IKN  saja akan tetapi Pemerintah pusat juga harus perhatikan daerah penyangga IKN akibat banjir tahunan seperti ini "Tutup  tokoh mantan Aktivis 98 ini . ( Red )