JAKARTA ,(IN)-Oknum Mafia hukum kembali lagi terlihat jelas adanya dugaan kriminalisasi investor asing dengan melampirkan surat & akta yang diduga kuat palsu didalam keterangan laporan tersebut, seperti yang tefjadi pada kasus yang menimpa Wang Xiu Juan alias Susi, melihat hal ini adanya dugaan kompolotan oknum oknum mafia hukum di institusi lembaga resmi itu

dengan hal ini Terlihat jelas dalam rangkaian kejadian yang tertuang dalam putusan perkara pidana nomor 110/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 1 Agustus 2022 tertulis bahwa alat bukti yang dijadikan dasar munculnya laporan Polisi di Mabes Polri, dasar surat dakwaan sampai proses Putusan, 

oleh dari itu suda seharus nya investor asing jangan di persulit dan stop kriminalisasi investor, yangbkita khawatirkan bila tidak ditangani dengan serius dan segera investor susi yang diduga menjadi korban dari  mafia hukum, jika hal hal seperti ini terjadi Investor pasti akan lari dan bakal hengkang semua dari Indonesia sehingga mengakibatkan terganggunya roda ekonomi dan pembanguanan di Indonesia

Baca Lainnya :

• Pemkot Tangsel Kembali Gelar Operasi Pasar Upaya Mengatasi Kenaikan BBM0
• Macet jalan Raya Tangsel ,masih kerap terjadi Pada Pagi dan Sore Hari0
• Danjen Kopassus Buka Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Danjen Kopassus Cup Nusantara Derby 2022 - Round0
• Penyerahan SK Ketua DPD GERPIN DKI Jakarta Resmi Kepada Richad Panco0
• Siapkan pemilu 2024 ,Partai Nasdem Gelar Rapat Konsolidasi Internal0

mengingat Indonesia sang at membutuhkan investor di berbagai bidang yang harapanya dapat mengangkat economic masyarakat 

Informasi yang kami himpun dari berbagai pemberitaan di publik telah diduga kuat terjadi permainan dalam kasus yang menimpa Wang Xiu Juan alias Susi, oleh dari itu kami meminta susi agar dibebaskan karena dia adalah korban, keadilan masih sangat terlihat jelas di negeriku ini 

Wang Xiu Juan alias Susi diduga kuat masuk dalam perangkap ‘permainan’ mafia hukum dimana seorang investor sampai mendapat perlakuan kriminalisasi dari para ‘pemain’ hanya bermodalkan surat dan akta yang keterangannya diduga dipalsukan.

 saatnya Pemerintah dan DPR RI perlu mendorong segera dilaksanakan Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia, Jo. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. untuk diketahui bersama  hingga kini banyak oknum Aparat Hukum dan Pemerintah alergi atas lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Dedi Siregar

Ketua dpp lppi