Menolak Kenaikan Harga BBM Buruh akan Berdemo 6 September di Gedung DPR RI

By Syamsuri 04 Sep 2022, 19:46:42 WIB Politik
Menolak Kenaikan Harga BBM Buruh akan Berdemo 6 September di Gedung DPR RI

JAKARTA,(IN) – Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah Sabtu, (3/9/2022).

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran pada Selasa, 6 September di Gedung DPR RI dengan tuntutan menolak kenaikan harga BBM.

“Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian,” ujar Said Iqbal , Sabtu (3/9/2022).

Baca Lainnya :

Lebih lanjut dia meminta agar Pimpinan DPR dan Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM.

Said Iqbal mengatakan aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Beberapa daerah yang akan melakukan aksi adalah, antara lain di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak,Begitu pula di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu, tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10% sampai 13%,” tandas Said Iqbal.

Dia pun mengungkapkan beberapa alasan KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5% hingga – 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” jelas dia.

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tegasnya.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Dia menganggap pemerintah terkesan hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150.000 selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya ‘gula-gula saja’ agar buruh tidak protes.

“Tidak mungkin uang Rp 150.000 akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket. Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah. Saya juga khawatir dengan naiknya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK,” pungkas Said Iqbal.

Diketahui, Pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM mulai berlaku hari Sabtu (3/9/2022), pukul 14.30 WIB. (Red) 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment