KABUPATEN BEKASI ,(IN)-Forum Silahtuhrami Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (Format) Bekasi Raya Sentil Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Perihal jabatan Bupati  Bekasi di isi PLH Pasca Mendiang Eka Supria Atmaja tutup Usia di Saat Peraturan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Cegah Penyebaran Covid-19 sedang berjalan

Menurut H.Apuk Idris selaku Ketua Format Bekasi Raya mengatakan, Kejadian  jabatan Bupati Bekasi di isi PLH tersebut dampak dari terlalu banyak campur tangan pihak Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri yang terus menerus bermanuver untuk membatalkan hasil Pemilihan Wakil Bupati yang telah di laksanakan oleh DPRD Kabupaten Bekasi

"Dengan adanya jabatan Bupati Bekasi di isi PLH saat PPKM Darurat cegah penyebaran Covid-19 ini dampak dari terlalu banyak campur tangan nya pihak gubernur jawa barat dan kemendagri yang terus bermanuver berupaya membatalkan hasil pemilihan wakil bupati bekasi yang di gelar oleh DPRD pada tahun 2020 lalu,"Kata H.Apuk Selasa (13/07/2021)

Baca Lainnya :

• Kapolsek Legok Tinjau Langsung Vaksinasi Covid19 Massal0
• Johnny G Plate Memaparkan Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Konektivitas Digital0
• Koramil 07/PDA Pemberlakuan PPKM Darurat di Bintaro0
• Untuk Meringankan Beban Warga Isoman Polsek Curug Berikan Bantuan Sembako0
• Giat Emphaty Building dan Social Building Polsek Jagakarsa Bagikan Sembako Pada Warga 0

"Seandainya, Sambung H.Apuk jika pihak gubernur jabar dan pihak Kemendagri tidak banyak bermanuver dalam hasil pemilihan wakil bupati bekasi pastinya di saat mendiang Eka (Bupati Bekasi) tutup usia langsung di isi oleh wakil nya,"Tegasnya

"Kalo Sudah seperti ini, Lanjut H. Apuk yang jadi korban masyarakat bekasi contoh, disaat masyarakat butuh bantuan dan perhatian dari Pemerintah kabupaten bekasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19 jadi tidak ada yang bisa mengambil kebijakan apalagi PPKM darurat sedang berjalan seperti sekarang ini, maka dari itu sudah bisa di pastikan kondisi masyarakat kian terhimpit baik secara ekonomi maupun ancaman gangguan kesehatan akibat terpapar covid-19,"Ungkapnya

"Perlu kita ketahui bersama hampir seluruh wilayah di kabupaten bekasi warganya terpapar covid-19 sedangkan rumah sakit yang ada sudah tidak bisa lagi bisa menampung pasien yang terpapar covid-19, kalo sudah seperti ini bagaimana penanganan dan penanggulangan nya sedangkan Kabupaten bekasi sudah tidak ada bupati nya,"tegasnya

"Meskipun Kekosongan jabatan Bupati hari ini Tambah, H.Apuk, Sudah di isi oleh Plh sekda yang merangkap menjadi plh bupati tetap saja untuk kepentingan masyarkat tidak akan berjalan efektif," Paparnya

"Kami bukan mau menggertak, kita ketahui bersama kita itu sekarang sudah tidak memiliki Bupati dan kalo sampai pihak gubernur jabar dan mendagri masih terus bermanuver tentang hasil pemilihan wakil bupati bekasi dan terus menerus jabatan bupati dibuat seperti ini, kami bersama para tokoh dan masyarakat akan membawa Kabupaten Bekasi keluar dari provinsi jawa barat dan kami akan meminta bergabung dengan DKI Jakarta,"tutupnya

"Red'